RDP Komisi I DPRD Kukar membahas krisis air bersih di Menamang Kiri. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Krisis air bersih yang membayangi warga Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, selama hampir dua tahun belum juga menemukan penyelesaian.

Memasuki musim kemarau, kondisi semakin sulit setelah Sungai Menamang Kiri menyusut, sementara sebagian warga mengandalkan sumur dan air isi ulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persoalan ini kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (25/9/2026).

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengatakan RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 4 Mei 2026.

Dalam RDP sebelumnya, masyarakat Menamang Kiri menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh pelayanan air bersih, meski terdapat sejumlah perusahaan yang beraktivitas di sekitar wilayah tersebut.

DPRD kemudian mengawal rencana kolaborasi perusahaan untuk membantu penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor.

Namun, rencana tersebut belum berjalan maksimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi antarpihak.

“Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan persoalan, rapat sudah dilakukan, tetapi di lapangan tidak ada perubahan. Itu yang ingin kita pastikan hari ini,” ujarnya.

Dalam RDP kali ini, terdapat tiga perusahaan yang diharapkan terlibat dalam penanganan kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, satu perusahaan tidak hadir dalam pertemuan.

Ia menyebut ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian DPRD karena perusahaan bersangkutan dinilai belum menunjukkan perkembangan dalam tindak lanjut pembahasan sebelumnya.

DPRD Kukar berencana melakukan sidak ke perusahaan tersebut untuk mengetahui secara langsung kendala yang menyebabkan belum adanya progres.

Langkah itu akan dilakukan setelah DPRD menyelesaikan agenda pengawalan lainnya.

“Kita ingin melihat langsung apa yang menjadi persoalannya. Kalau memang ada kendala, harus jelas sehingga tidak terus menghambat langkah perusahaan lainnya,” jelasnya.

Meski demikian, RDP kali ini menghasilkan perkembangan terkait rencana penyediaan air bersih.

Tiga perusahaan akan kembali berkoordinasi dan diharapkan dalam waktu satu pekan sudah terdapat hasil komunikasi mengenai tindak lanjut bantuan kepada masyarakat.

Pembangunan sumur bor nantinya dilakukan secara bertahap, penentuan lokasi juga akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah di Desa Menamang Kiri.

Ia meminta perusahaan berkoordinasi langsung dengan pemerintah desa untuk menentukan titik pembangunan.

Menurutnya, pemerintah desa memiliki gambaran mengenai wilayah yang paling membutuhkan fasilitas air bersih.

“Jadi jangan hanya ditentukan dari satu pihak. Kepala desa harus dilibatkan untuk menentukan RT mana yang paling membutuhkan, supaya pembangunan sumur bor itu tepat sasaran,” kata dia.

Dalam pembahasan RDP, biaya pembangunan satu sumur bor disebut dapat mencapai ratusan juta rupiah.

Selain membutuhkan biaya besar, proses pengeboran juga tidak selalu langsung menemukan sumber air sehingga diperlukan tahapan dan strategi di lapangan.

Ia mengatakan DPRD tidak mempersoalkan mekanisme pembiayaan yang akan digunakan perusahaan.

Bantuan dapat diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ataupun bentuk dukungan lainnya.

“Kami tidak mengatur perusahaan harus menggunakan skema yang mana. Yang terpenting, ada langkah konkret yang bisa membantu masyarakat mendapatkan air bersih,” tuturnya.

Ia menegaskan DPRD Kukar akan kembali memantau hasil koordinasi perusahaan dalam waktu satu pekan.

"Jika tidak terdapat perkembangan sesuai hasil RDP, DPRD akan mengambil langkah lanjutan dengan mendatangi perusahaan yang belum menunjukkan progres," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Menamang Kiri, Jainuddin mengatakan, persoalan kekurangan air telah dirasakan masyarakat sekitar dua tahun terakhir.

Kondisi tersebut semakin parah ketika memasuki musim kemarau karena Sungai Menamang Kiri mengalami penyusutan.

Masyarakat selama ini mengandalkan sejumlah sumber air yang tersedia di lingkungan masing-masing, termasuk sumur biasa dan sungai. Namun, kondisi kemarau membuat sumber tersebut semakin terbatas.

“Kalau kemarau seperti sekarang, air sungai menyusut. Jadi memang kondisi air di desa kami cukup kritis,” ujarnya.

Desa Menamang Kiri terdiri dari enam RT, dari enam wilayah tersebut, kondisi paling parah berada di RT 5 dan RT 6 karena masyarakat di kawasan tersebut lebih banyak mengandalkan sumur sebagai sumber air.

Sementara itu, warga di wilayah lain masih dapat mengandalkan sungai. Namun, penyusutan debit air membuat sumber tersebut juga semakin terbatas.

Untuk kebutuhan konsumsi, sebagian masyarakat kini harus membeli air isi ulang, sedangkan untuk kebutuhan mandi, warga masih menggunakan air sungai yang tersedia.

Ia mengatakan pemerintah desa telah beberapa kali berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait persoalan tersebut.

RDP bersama DPRD Kukar menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan solusi yang lebih permanen.

Ia menyambut rencana pembangunan sumur bor oleh perusahaan dan berharap pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.

“Harapan kami, seluruh RT yang mengalami kesulitan air bisa mendapat perhatian. Karena kebutuhan air ini kebutuhan dasar masyarakat, jadi kami berharap penanganannya tidak berhenti di pembahasan saja,” tutupnya. (Adv/Kriz)